 |
| Heboh!!!.... Gus Sholah Ungkap Hasil Keputusan NU 1999 Melarang Pilih Pemimpin Non-Muslim |
Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, kampanye hitam mulai berkembang di medsos. Ada upaya sistematis membenturkan ormas Nahdhatul Ulama (NU) dengan muslim lainnya. Tentunya hanya satu tujuan, memecahbelah dan mendulang suara. Misalnya, lewat tulisan beraroma SARA: Jika Anies Menang, Ideologi Islam Radikal Berpotensi Menjamur, NU Terancam.
Ketika ini disampaikan ke akun KH Salahuddin Wahid, dia menepis semua itu. Pengasuh Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, lewat akun twitternya dia tegas mengatakan: "Utk (untuk) warga NU sdh (sudah) ada pedoman yaitu kptsn (keputusan) muktamar NU 1999 : melarang pilih pemimpin non-muslim kcuali dlm (kecuali dalam) keadaan darurat."
Baca juga : Heboh !!...Kenapa saya tidak memilih Pak Basuki? Kenapa saya memilih Mas Anies? Pengakuan Pandji Ini Bungkam Para Pendukung Ahok
Banyak tanggapan dari apa yang disampaikan pada Gus Sholah. Antara lain mengatakan bahwa banyak warga NU terutama di luar negeri yang berpendapat lain. Terhadap hal itu, Gus Sholah mengatakan: "Mereka berhak punya pndpt (pendapat) pribadi, tp (tapi) itu Bkn pndpt (bukan pendapat) organisasi NU.
Lantas ada yang mengejar kondisi darurat yang dimaksudkan dari Keputusan NU tersebut. "Darurat dlm (dalam) arti tdk (tidak) ada calon pemimpin muslim yg (yang) sama sekali tdk (tidak) memenuhi syarat," tulisnya.
Ada yang berkilah bahwa banyak pemimpin muslim yang korupsi. "Lha umat Islam mayoritas, di Amerika dan Eropa yg (yang) korup (si) tentu Kristen," tegasnya.
Gus Sholah menegaskan ada perbedaan pemimpin dan pejabat daerah. Dia menjelaskan bahwa, bupati, gubernur, dan presiden itu pemimpin. Berbeda dengan pejabat daerah seperti sekda, misalnya.
Baca juga : Mahfud MD: Plurasisme Sudah Final Di Indonesia Kasus Ahok Bukan SARA Tapi Soal Penegakan Hukum dan Keadilan
Bahkan diskusi berkembang dengan upaya membenturkan antar Kyai. Misalnya, KH Hasyim Muzadi dituding simpatisan ISIS dan FPI. Berbeda dengan KH Said Aqil Siradj. "Pak Hasyim dan semua kyai NU anti ISIS, anti khilafah dan pro NKRI. NU itu ormas Islam yg (yang) menerima Pancasila (1984)," tegas Gus Sholah menanggapi akun yang menamakan diri @SiPitung64.
"Cukup ya dialog kita hari ini, hari ini saya mau reuni dgn (dengan) kawan2 kuliah di jurusan Arsitektur ITB 1962," tulis Gus Sholah menutup diskusi lewat akun twitter @Gus_Sholah, 18 Februari 2017.
Hukum Memilih Pejabat dari Kalangan Non Muslim - Keputusan Muktamar NU
Keputusan Bahtsul Masa'il al-Diniyah al-Waqi'iyyah Muktamar XXX NU
Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur
Tanggal 21 s/d Nopember 1999
Pertanyaan: Bagaimana orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam
Jawaban: Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:
- Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
- Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.
- Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.
Baca juga : Menang Telak !!...Survey Anies-Sandi Kalahkan Ahok-Djarot di Putaran Kedua
